Deindustrialisasi adalah momok perekonomian Indonesia, kata Bank Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia – Kita berharap ke depan pemerintahan Prabowa tidak hanya mendukung hilirisasi, tapi juga menjamin keberlangsungan industrialisasi. Saat ini RI hanya mengekspor bahan baku mineral setengah jadi kemudian mengimpor produk jadi, sehingga RI tidak memberikan dampak yang signifikan.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, terdapat dua tantangan besar perekonomian nasional ke depan, yakni kondisi geopolitik global yang belum stabil dan awal deindustrialisasi yang tercermin dari turunnya porsi manufaktur APBN ke level 27,9%.

Sebagai tanggapannya, Bank Dunia mengatakan pemerintahan baru harus memperhatikan kendala pasar baik dalam hilirisasi maupun industrialisasi. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Timur, Habib Rab, mengatakan langkah ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mengakses input berbiaya rendah melalui pengecualian perdagangan.

Misalnya, mengatasi hambatan non-tarif terhadap akses teknologi dan input penting, tetapi juga menghapus pembatasan di sektor jasa, termasuk pembatasan mempekerjakan tenaga kerja asing, serta pembatasan penanaman modal di sektor jasa, ujarnya. . pada peluncuran Indonesia Economic Outlook 2024 pada Senin (24/6/2024).

Menurutnya, ada beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan kualitas hasil dan pelayanan dari industrialisasi.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Dunia Alexandre Hugo Laure berpendapat bahwa industrialisasi perlu beralih dari fokus pada alam dan lebih fokus pada diversifikasi ekonomi. Menurut dia, perusahaan manufaktur adalah pihak yang paling terdampak dengan penerapan omnibus law.

Sebab, kata dia, perusahaan manufaktur perlu mendapatkan berbagai izin seperti AMDAL dan persyaratan lingkungan hidup. Hal ini memperumit masalah karena perusahaan harus bernegosiasi dengan otoritas negara dan lembaga lainnya.

Hal lainnya, menurut Laura, adalah dengan menggunakan produk impor sehingga Indonesia bisa mengimpor lebih banyak produk dan perbekalan. Dalam konteks ini, pemerintahan baru harus mendukung dan menarik lebih banyak investasi berbasis pengetahuan dan teknologi untuk investasi tidak langsung di sektor manufaktur.

“Dan di Indonesia yang memiliki kebijakan yang sangat progresif dengan menempatkan perusahaan manufaktur di kawasan industri, terdapat peluang dan kurangnya peluang untuk mengembangkan ekonomi aglomerasi ini, terutama untuk menghijaukan sektor manufaktur,” kata Laure dalam kesempatan yang sama.

Lanjutnya dengan menyebutkan perkembangan pemasok. Khususnya bagaimana perusahaan manufaktur besar menerapkan adopsi teknologi digital dan ramah lingkungan dari pemasok lapis pertama hingga pemasok lapis kedua dari pemasok hingga pemasok lapis ketiga.

“Sehingga standarnya bisa diturunkan. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil benar-benar bisa memberikan kualitas dan kuantitas kepada perusahaan-perusahaan besar pada waktu yang tepat,” jelas Laure.

[Gambas:Video CNBC]